Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

1.      Pembangunan Nasional Orde Lama

Pada masa orde lama yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, kondisi politik tidak stabil yang mengakibatkan usaha-usaha pembangunan yang telah direncanakan menjadi gagal. Pada masa ini pemerintah Indonesia, menerapkan sistem demokrasi parlementer (1949-1959), dan terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Akhirnya, pembangunan ekonomi menjadi kacau. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit. Setelah dekrit presiden tersebut, pemerintah menerapkan demokrasi terpimpin, dan menyusun program pembangunan nasional semesta berencana 8 tahun. Dalam rangka membiayai pembangunan pemerintah terus mencetak uang sehingga menimbulkan inflasi.

2.      Pembangunan Nasional Orde Baru.

Perjalanan sejarah  Orde Baru yang panjang, Indonesia dapat melaksanakan pembangunan dan mendapat kepercayaan dari dalam maupun luar negeri. Rakyat Indonesia yang menderita sejak tahun 1960-an dapat meningkat kesejahteraannya. Akan tetapi keberhasilan pembangunan pada waktu itu tidak merata karena terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok antara si kaya dan si miskin. Bahkan Orde Baru ingin mempertahankan kekuasaannya terus menerus dengan berbagai cara. Hal ini menimbulkan berbagai efek negatif. Berbagai bentuk penyelewengan terhadap nilai- nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 itu disebabkan oleh adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Strategi pembangunan di Indonesiapada masa ini menganut teori Trickle Down Efect, teori tersebut melandaskan pada asumsi bahwa akumulasi kapital dan kekayaan dalam jumlah yang besar lambat laun akan menetes kelapisan bawah. Proses pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah orde baru yang tertuang dalam GBHN mampu memperbaiki perekonomian Indonesia. Namun demikian, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat setelah terjadinya krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997. Pada masa ini sistem perekonomian Indonesia didominasi oleh nepotisme antara pengusaha dan penguasa.

1.      Pemerintahan Transisi.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, membuat kepercayaan rakyat pada pemerintahan Soeharto menurun, demonstrasi terjadi dimana-mana. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dan melimpahkan kekuasaan kepada wakil presiden BJ. Habibie. Pemerintahan Habibie hanya berlangsung selama 512 hari, beberapa prestasi yang berhasil diraih dalam pemerintahannya yaitu adanya perubahan kurs yang berkisar diatas Rp 10.000 per dolar menjadi Rp 6.900-Rp 7.500 per dolar. Inflasi berhasil ditekan dari 70% pada tahun 1998 menjadi dibawah 20 % bahkan mendekati 10%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang semula negatif pada tahun 1998 juga berhasil ditingkatkan bahwa pada tahun 1999 menjadi 0%.Selain itu, pada masa pemerintahan B.J. Habibie kehidupan politik mengalami perubahan, kebebasan berserikat telah dibuka terbukti banyak berdiri partai politik.

2.      Pemerintahan Kabinet Persatuan Nasional.

Pada era ini pemerintahan dipimpin KH. Abdur Rahman Wachid, yang merupakan hasil pemilu pada bulan Juni 1999. Pada masa ini banyak kebijakan yang tidak saling mendukung, ditambah lagi dengan kasus Bulog Gate yang melibatkan Gus Dur sehingga memaksa MPR melakukan sidang istemewa untuk mencabut mandat sebagai mandaris MPR.

3.      Pemerintah Kabinet Gotong royong.

Ada banyak keberhasilan yang dicapai oleh kabinet gotong royong yang dipimpin oleh presiden Megawati Soekarno Putri antara lain pertumbuhan ekonomi mencapai 4,1 % dan inflasi hanya 5,06%. Keluarnya Indonesia dari program IMF pada tahun 1999 juga merupakan keputusan penting yang diambil oleh pemerintah Megawati dalam bidang perekonomian.

4.      Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu.

Pemilihan umum langsung tahun 2004, menetapkan Soesilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Namun demikian, belum banyak kemajuan berarti yang dicapai oleh pemerintahan ini. kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak(BBM) di atas 100% pada tanggal 1 Oktober 2005, mengakibatkan beberapa perusahaan gulung tikar karena meningkatnya biaya produksi, dan banyak berdampak negatif pada kesejahteraan rakyat.